sumber twitter mark Pada PSSI, KPK Bisa Apa? Cetak halaman ini

Pada PSSI, KPK Bisa Apa?

Ditulis oleh  Ady Nugraha
Diterbitkan di hukum & politik

62501 620

Ilustrasi Via Tempo

 

Sumber.com - Acara Mata Najwa minggu lalu membuka mata khalayak soal isu mafia di tubuh PSSI sebagai organisasi sepakbola tertinggi di Indonesia. Ada pengaturan skor yang melibatkan exco PSSI, hingga wacana suap menyuap dan aktivitas rasuah lain. Desakan untuk mengusut tuntas makelar sepakbola pun berdatangan untuk para penegak hukum.

 

Sebetulnya persoalan dugaan korupsi dalam sepakbola tanah air bukanlah barang baru. Tengok saja tahun 2015 silam, saat Komunitas Suporter Antikorupsi (KORUPSSI) melaporkan dugaan korupsi oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin siang (8/6/2015).

 

Pada saat itu, menjelang Kongres FIFA, sembilan petinggi FIFA ditangkap Biro Intelijen AS FBI dengan berbagai tudingan korupsi, antara lain penggelapan pajak, suap, dan pencucian uang. Seluruhnya berujung pada pemblokiran rekening FIFA. Pola korupsi di PSSI saat itu meliputi pengaturan skor, jual beli pertandingan, judi sepak bola, pengemplangan pajak, klub tanpa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan lain-lain.

 

PSSI juga diminta membuka rincian laporan soal pengelolaan dana hak siar dan kerjasama sponsorship, hasil audit keuangan atas lembaga itu, dan anggaran penyelenggaraan Kongres PSSI. Secara terpisah, PSSI membantah seluruh tudingan korupsi tersebut. PSSI beranggapan pemerintah tidak adil dalam memperlakukan mereka.

 

Setahun sebelumnya, PSSI sempat diguncang isu soal tak adanya transparansi anggaran. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Djamal Aziz, membantah pihaknya tidak mau melakukan transparansi kepada publik. Tidak hanya terbuka masalah laporan keuangan saja, PSSI dinilainya juga terbuka kepada masyarakat seandainya menemukan kejanggalan-kejanggalan ataupun kekeliruan dalam laporan tersebut.

 

Tak segan-segan, dalam kesempatan tersebut, Dzamal 'menantang' Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut hadir dan memeriksa tubuh PSSI. Dengan begitu, KPK dapat menangkap semua mafia-mafia bola yang ada seandainya benar terbukti.

"KPK silahkan masuk, tangkapi saja semuanya, mafia-mafia bola, mereka yang terlibat penjudian," katanya.

 

Jauh sebelumnya, pada 2011, Sejumlah tokoh sepakbola, supporter, mahasiswa dan  LSM yang tergabung dalam koalisi Save Our Soccer mendatangi Kantor KPK untuk memberikan dukungan moril terhadap rencana KPK mengungkap dugaan korupsi penggunaan dana APBN dan APBD untuk PSSI maupun klub sepak bola di daerah.

 

Save Our Soccer mendesak PSSI untuk membuka data pengelolaan tiket Piala AFF dan audit keuangan selama enam tahun terakhir. Jika dalam waktu 10 hari, PSSI tidak menjawab atau menjawab namun tidak memuaskan, mereka akan membawa kasus itu ke Komisi Informasi Publik untuk disengketakan.

 

Sementara itu, Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga saat itu, Andi A Mallarangeng mempersilakan KPK untuk memeriksa keuangan PSSI karena anggaran PSSI berasal dari negara.

 

Namun dari kesemua itu, tampaknya PSSI masih belum tersentuh. Apakah KPK tak bisa menyentuh PSSI secara regulasi?

 

Indonesia Corruption Watch (ICW) buka suara soal kemungkinan KPK ikut memeriksa PSSI. Menurut mereka, KPK bisa saja turun tangan periksa PSSI andai ada dana negara yang digunakan. 

 

"KPK juga bisa turun tangan, kalau duitnya dari negara, kalau sponsor tak bisa. Misal penyelenggaraan Asian Games, PSSI dapat dari APBN, kemudian dikorupsi, bisa. Kalau ini kan bukan. Seingat saya, ini korupsi di privat sector," ungkap aktivis antikorupsi dari ICW, Emerson Yuntho.

 

Emerson menambahkan bahwa mestinya tidak mustahil KPK bisa menggarap PSSI. Tentu karena PSSI memiliki potensi soal itu. Namun, ICW menyebut hingga saat ini tak ada yang mencurigakan dan laporan soal penyalahgunaan dana oleh PSSI.

"Memang harus dipilah satu-satu, ada yang dari sponsor atau negara. Sejauh ini belum ada laporan uang negara dikorupsi, tapi tentu ada konflik kepentingan karena kan sekarang ketumnya menjabat sebagai Gubernur Sumut juga," tegasnya.

 

Sejauh ini, desakan untuk memberangus mafia sepakbola terus didengungkan. Penikmat sepakbola tanah air percaya bahwa salah satu alasan jebloknya prestasi timnas adalah faktor internal, termasuk adanya skandal pengaturan skor, mafia dan lain sebagainya. Jika bukan KPK, tentu saja ada lembaga lain yang punya wewenang untuk melakukan penyidikan, yaitu Polri. 

 

Siapa lebih berani?

 

Baca JugaKPK Usulkan Anggota DPR Tak Digaji Karena Alasan Ini

 

Baca JugaBahas Minuman Beralkohol, Sidang DPR Sepi. Fadli Zon: Harap Maklum

Baca 583 kali Terakhir diubah pada Rabu, 05 Desember 2018 11:35
Nilai Artikel ini
(0 pemilihan)

Terkini dari Ady Nugraha

Artikel Terkait

Seputar Penulis

Ady Nugraha

Seorang pria lulusan Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran. Disamping aktif dalam dunia tulis-menulis, beliau juga menyukai fotografi dan sepakbola.

Facebook: Ady Nugraha